.CO.ID, JAKARTA – Menurut Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali, Indonesia masih belum dilengkapi dengan sistem deteksi bawah air. Oleh karena itu, TNI AL telah mengusulkan pembelian peralatan tersebut kepada Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI guna melanjutkan prosesnya.

“Jadi harusnya ada
fixed
Sonar yang terpasang di dasar lautan, namun kita belum memilikinya,” ujar Ali ketika menghadiri rapat bersama Komisi I DPR RI di area gedung parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada hari Senin tanggal 28 April 2025.

Tanpa ada sensor di dasar laut, lanjarnya, deteksi kapal selam musuh adalah kekurangan dari TNI Angkatan Laut. Menurutnya lagi, kapal selam yang melintasi Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) tak dapat dipantau oleh TNI Angkatan Laut.

Dia menyebutkan bahwa TNI AL sedang mengerjakan fase pertama dari Sistem Pusat Komando Kontrol (Sispuskodal) yang bertujuan untuk memperkuat strategi pemantauan keselamatan maritim dengan pendekatan yang menyeluruh, berkesinambungan, dapat disesuaikan, cepat tanggap, serta bersikap inklusif. Berdasarkan sistem tersebut, kata dia lagi, observasi jarak jauh telah berhasil dicapai sebesar 50% sementara pengawasan wilayah pantai dan perairan dalam yurisdiksinya kini telah meningkat menjadi 30%.

Namun demikian, menurut Ali, cakupan pemantauan perairan dalam masih belum ada satupun. Dalam proses pengembangan Sispuskodal tersebut, lanjutnya lagi, TNI AL tetap berkolaborasi dengan Singapura yang dikenal mempunyai teknologi maju di bidang ini.

Baca:
Presiden Prabowo Berkunjung ke Mako Divif 1 Kostrad di Cilodong

Menurutnya, negeri itu mempunyai Pusat Penggabungan Informasi (IIC) yang terkini. “Kita meletakkan pejabat penghubung antarabangsa (ILO) di situ supaya dapat menyaksikan serta memberikan maklumat jika terdapat aktiviti haram yang mencurigakan dalam kawasan,” ujar Ali.

Pada saat yang sama, anggota Komisi I DPR RI Elita Budiati menunjukkan kekhawatiran terkait absennya sistem sensor di perairan dalam negeri. Menurutnya, wilayah air Indonesia mencapai 65 persen dari keseluruhan area NKRI.

Baca:
Kepala Staf Angkatan Laut Mendukung Indonesia Memiliki Badan Pesisir

Oleh karena itu, negara bisa menjadi rentan jika menghadapi serangan dari arah bawah laut. Ia menekankan bahwa ancaman tersebut sungguh besar. “Menurut mereka alasan utamanya adalah biaya peralatan yang begitu tinggi. Berapa pun harganya, asalkan penting, apalagi untuk melindungi kedaulatan lautan kita, hal ini harus dilakukan, Bung,” ujar Elita kepada KSAL.