– Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah mengeluarkan secara resmi Peraturan Menteri (Permen) Nomor 8 tahun 2025 terkait dengan Layanan Pos Komersial. Aturan ini merupakan komponen penting dalam strategi nasional untuk menciptakan jaringan logistik yang lebih efektif, adil, serta merata di setiap daerah di Indonesia.
Lebih jauh lagi, aturan tersebut menjadi dasar untuk perombakan total dalam sistem layanan pos dan pengiriman paket. Sebagaimana telah dikenal, sektor ini kian penting dalam mendorong perkembangan ekonomi digital serta meningkatkan konektivitas di seluruh negera.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebutkan bahwa aturan tersebut adalah hasil instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto guna meningkatkan kepentingan penguatan saluran distribusi dalam negeri.
Dia menginginkan agar efek segera dari peraturan ini dapat dirasakan di semua bagian industri pos, kurir, dan logistik. Melalui penentuan batasan waktu pengiriman minimal, seluruh area, termasuk kawasan terluar dan pelosok, akan menerima jaminan pelayanan yang sama rata.
Sebaliknya, dia menggarisbawahi bahwa sektor kurir dan logistik bukan sekadar metode untuk mendistribusikan barang-barang, tetapi merupakan elemen penting dalam struktur ekonomi dan sosial negara kita.
“Hari ini kami perkenalkan langkah nyata untuk meningkatkan distribusi nasional dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2025. Sektor jasa pos, pengiriman, serta logistik tak sekadar berfokus pada aktivitas mengantar barang, tetapi juga bertujuan untuk menjamin kelancaran komunikasi, mendukung pembangunan akses ekonomi, dan menyebarkan semangat optimisme sampai ke daerah-daerah terpencil,” ungkap Meutya saat memberikan konferensi pers di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat (16/5).
Pada waktu bersamaan, Meutya Hafid menggarisbawahi pentingnya sektor ini selama masa pandemic Covid-19. Ini karena jasa logistik berperan sebagai tautan utama untuk warga yang sedang melaksanakan pembatasan gerak.
“Pada periode pandemi Covid, kita melihat bahwa tujuh juta paket dapat dikirim setiap harinya. Dibalik tiap kali pengetukan pintu dari sang kurir yang mengantar paket tersebut, tersembunyi kekuatan luar biasa bagi bangsa untuk bertahan hidup. Hal ini tidak hanya sebatas pengiriman benda-benda saja, tetapi juga menjadi bukti kelaikan ekonomi kita,” tambahnya.
Sebaliknya, peran industri logistik dalam mendongkrak ekonomi negara kini menjadi lebih jelas. Menurut statistik dari BPS, subsektor transportasi serta gudang dan layanan pos mengalami pertumbuhan hingga 9,01% setiap tahun di kuarter I-2025.
Bidang ini pun menyerap lebih dari enam juta pekerja, sementara itu menggambarkan perannya yang penting untuk membantu perekonomian masyarakat serta meningkatkan keamanan negara.
Terkadang, PM 8/2025 juga mencakup aturan tentang pengembangan cakupan layanan bersama-sama, meningkatkan mutu dan daya tahan layanan, serta mengeraskan perlindungan bagi para pelanggan.
Peraturan ini pun menciptakan kondisi bisnis yang merata dan adil untuk semua pemain di berbagai lini industri, baik perusahaan raksasa ataupun Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Penerapan teknologi hijau dapat menjadi elemen penting dalam revolusi yang digalakkan oleh pemerintah guna mengubah sektor logistik.
“Kami mengenali bahwa dalam tiap kiriman paket, tersimpan harapan serta gerigi ekonomi yang tak henti-hentinya berputar. Oleh karena itu, janji kami ialah untuk menjamin pertumbuhan sektor ini tetap kuat, bersaing, dan menciptakan kesejahteraan yang adil bagi semua kelompok masyarakat,” demikian disampaikan Meutya.
